Yogyakarta – Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perkapalan dan Kepelautan telah dimulai pada tanggal 29 Agustus dan akan berlangsung hingga 1 September 2023 di Hotel The Alana Yogyakarta. Dalam forum ini, isu-isu strategis serta tantangan dalam bidang perkapalan dibahas secara mendalam.
Dalam sambutannya saat membuka Rakornis, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menekankan pentingnya peran bidang perkapalan dan kepelautan dalam konteks peran negara sebagai flag state. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Unit Nations Conventions on The Law of The Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
Capt. Antoni menjelaskan bahwa peran negara sebagai flag state dijalankan melalui lima Sub Direktorat di bawah Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Setiap sub direktorat menghadapi tantangan dan isu strategis yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kerja sama dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut menjadi penting dalam mengatasi tantangan tersebut.
Tantangan besar yang dihadapi dalam perkembangan teknologi, seperti penerapan kapal otonom (MASS), emisi gas rumah kaca (GHG), dan kerajinan Wing-In-Ground (WIG) Craft, memerlukan kesiapan dalam aspek peraturan, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung.
Capt. Antoni juga menggarisbawahi tantangan dalam mempertahankan status Indonesia sebagai negara yang masuk dalam white list kategori kapal. Rencana pendelegasian statutori ke badan atau organisasi lain juga menjadi perhatian, begitu juga upaya mengurangi kecelakaan di laut.
Sementara itu, bidang kepelautan juga menghadapi tantangan serupa. Masalah seperti peredaran ijazah palsu, pengaturan pengawakan kapal tradisional, dan ketidakmerataan keberadaan SIUPPAK (Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Laut) menjadi fokus dalam Rakornis. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain juga diperlukan untuk menyelesaikan tumpang tindih aturan.
Salah satu strategi yang perlu diperhatikan adalah persiapan Indonesia dalam menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) yang dijadwalkan pada bulan Februari 2025. Dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian dan Lembaga, diharapkan dapat memastikan kelancaran proses ini.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Hartanto, menyatakan bahwa Rakornis diadakan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam kinerja kelaiklautan kapal antara berbagai unit di bawah Ditjen Perhubungan Laut. Dia berharap bahwa hasil dari Rakornis ini akan menghasilkan peningkatan profesionalisme, pelayanan yang lebih baik, serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas di bidang perkapalan dan kepelautan.
Kegiatan Rakornis menghadirkan sekitar 350 peserta dari berbagai unit di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, asosiasi industri, perusahaan BUMN, dan sekolah pelayaran di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan tantangan dan isu-isu strategis di bidang perkapalan dan kepelautan dapat diatasi dengan baik.
