Kutai Timur – Program Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Kabupaten Kutai Timur berhasil melampaui target akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Dari target awal 100 akseptor, program ini mencatatkan 129 akseptor, menunjukkan keberhasilan yang signifikan sejak peluncurannya oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, pada Kamis (4/9/2024) di Klinik Pratama Rawat Inap PT Swakarsa Sinarsentosa, Desa Muara Wahau.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur, Dr. Sunarto, mengapresiasi pencapaian ini. “Dari target awal 100 akseptor, program ini mencatatkan 129 akseptor,” ujar Sunarto. Ia menambahkan, keberhasilan ini mencerminkan komitmen dalam memperluas akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas di wilayah Kutai Timur.
Fokus pada Penurunan Stunting
Selain keberhasilan di bidang akseptor KB, Sunarto menjelaskan bahwa BKKBN telah menetapkan empat prioritas utama menjelang tahun 2024. Keempat prioritas tersebut adalah percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan program Bangga Kencana. Penurunan stunting menjadi salah satu fokus utama, mengingat kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat bergantung pada gizi yang baik sejak dini.
Meskipun Kalimantan Timur secara keseluruhan menunjukkan penurunan angka stunting dari 23,9 persen menjadi 22,9 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Kabupaten Kutai Timur justru mengalami peningkatan prevalensi stunting dari 24,7 persen menjadi 29,0 persen. Menurut Sunarto, pencegahan stunting harus dimulai sebelum pernikahan dengan mengatasi masalah anemia dan Kurang Energi Kronik (KEK) pada remaja putri.
“Program KB pascapersalinan juga penting untuk memastikan jarak kehamilan yang cukup, sehingga dapat mencegah risiko stunting,” jelas Sunarto. Ia berharap semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat terus mendukung program-program ini untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang.
Pencapaian Program Bangga Kencana
Selain itu, Program Bangga Kencana juga menunjukkan beberapa pencapaian signifikan. Dalam laporan tahunan periode 2022-2023, Sunarto menyoroti penurunan unmet need KB dari 20,7 persen menjadi 16,7 persen, serta peningkatan penggunaan kontrasepsi modern (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) dari 51,5 persen menjadi 54,6 persen. Peningkatan ini turut berkontribusi dalam upaya menurunkan angka stunting dan kematian ibu serta bayi.
Menurut Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus BKKBN Pusat, dr. Fajar Firdawati, M.K.M., pengaturan kehamilan melalui program KB membantu mencegah kehamilan “4 Terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak), yang merupakan faktor risiko utama stunting dan kematian ibu.
Tantangan dan Harapan
Meski program ini menunjukkan hasil positif, tantangan masih ada dalam pemerataan akses dan kualitas pelayanan di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. BKKBN terus berupaya mengatasi kendala geografis dan sosial dengan program Prioritas Nasional (Pro PN), yang bertujuan memperluas jangkauan pelayanan KB di wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kawasan transmigrasi.
“Kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Kabupaten Kutai Timur merupakan langkah nyata dalam upaya percepatan penurunan stunting serta kematian ibu dan bayi,” ujar Sunarto, yang juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung kegiatan ini.
