IKN – Partai Demokrat dan PKS, dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengusulkan agar proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditunda. Menurut mereka, dalam APBN 2024 yang akan datang, tidak perlu mengalokasikan dana untuk proyek tersebut.
Rizki Aulia Rahman Natakusumah, seorang anggota DPR, berpendapat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN bukanlah prioritas yang lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” kata Rizki dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/5/2023)
Adapun dari Fraksi PKS, pandangan untuk menghentikan pembangunan IKN ini disampaikan oleh Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin saat Rapat Paripurna yang digelar hari ini. Kata Andi, PKS memandang bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.
“Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya,” ujarnya.
Tanggapan Sri Mulyani
Dalam Sidang Paripurna DPR berikutnya, Selasa (30/5/2023) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons kritikan dua fraksi tersebut.
Sri Mulyani mengatakan, program pembangunan IKN akan terus dilanjutkan pada tahun depan karena sudah menjadi bagian dari program prioritas. Ini seiring juga dengan pembangunan proyek strategis nasional lainnya (PSN).
“Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui […] percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Sri Mulyani.
Ia juga memastikan, untuk meningkatkan kualitas belanja pada 2024, Pemerintah akan konsisten melanjutkan penguatan prinsip spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.
Belanja ini diantaranya dengan fokus peningkatan kualitas dan akses pendidikan seperti PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, link and match, hingga penguatan kualitas dan akses kesehatan sepeeri efektivitas JKN, kemandirian farmasi, sistem kesehatan yang handal.
Selain itu juga diarahkan untuk mendorong hilirisasi SDA, serta mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Pada sisi lain, Pemerintah juga mendukung agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” ungkap Sri Mulyani.
Jokowi Buka Suara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap lanjut ke depannya. IKN masuk dalam empat prioritas Jokowi ke depan.
Pertama, Jokowi ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Kedua, Jokowi berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.
Ketiga, Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain. Keempat, Jokowi mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya kepala negara akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.
IKN masuk dalam program prioritas pemerintah pada 2024, khususnya pada bidang infrastruktur. Untuk anggaran infrastruktur, di dalam APBN Terakhir Jokowi, dialokasikan sebesar Rp 396,9 triliun hingga Rp 477,5 triliun, anggaran ini naik 21,81% dari anggaran infrastruktur pada 2023 yang sebesar Rp 392 triliun.