Penulis: Astri Nurfianti

“Kita menginginkan kesetaraan bagi pekerja kita, terutama dalam hal upah,” katanya.

“Kita harus menjaga situasi kondusif meskipun dalam persaingan tiga calon presiden,” tegasnya.

“Saya prihatin, yang saya salahkan adalah orangtua. Karena orangtua paham dan lebih tahu gerak-gerik sang anak. Kemudian anak-anak jangan diberikan fasilitas lebih di luar usianya,” ucap Puji.

“Dan kemudian, kita diberikan kesehatan semua supaya bisa melaksanakan agenda lima tahunan atau pemilu nanti. Sukses untuk semuanya,” tandasnya.

“Proses lelang harus lebih efisien agar proyek-proyek dapat terealisasi dengan cepat. Hal ini sangat penting guna memaksimalkan penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya Silpa,” katanya.

“Kaltim harus mampu memenuhi kebutuhan pangan secara internal tanpa tergantung pada pasokan dari daerah lain. Hal ini akan membawa dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah,” ungkapnya.

“Siapapun yang terpilih kelak di antara para calon memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai manusia. Tetapi, dari mereka, ada yang dianggap terbaik oleh masyarakat. Penilaian ini kembali kepada masing-masing pemilih,” paparnya.

“Menurut saya, apa yang dilakukan berbagai lembaga keagamaan, insyaallah Pemprov Kaltim dukung. Sepanjang kegiatan itu dilaksanakan dengan baik, sesuai prosedur pemerintah,” ucap Akmal Malik

“Dengan memanfaatkan sumber daya sungai, kita bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah ini, seperti yang sudah banyak diterapkan di negara-negara lain,” jelasnya kepada media

Samarinda – Persoalan ganti rugi lahan antara enam kelompok tani dan PT Berau Coal masih belum menemui titik terang. Permasalahan ini bermula dari perbedaan persepsi antara kedua belah pihak. Kelompok tani merasa belum mendapatkan ganti rugi atas lahan mereka yang telah digunakan oleh PT Berau Coal untuk kegiatan pertambangan. Sementara itu, PT Berau Coal meyakini bahwa mereka telah membayar ganti rugi kepada kelompok tani lain. Perbedaan persepsi ini semakin diperparah oleh adanya dugaan pembuatan surat palsu yang digunakan oleh PT Berau Coal untuk mendukung klaim mereka. Hal ini telah menjadi perhatian dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko…