Penulis: Lutfi

Kukar – Upaya membangun fondasi industri daerah ibarat menyiapkan jalan panjang menuju kemandirian ekonomi. Untuk memastikan arah pembangunan berjalan tepat sasaran, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Kartanegara memilih belajar langsung dari daerah yang dinilai berhasil mengembangkan sektor industrinya. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan studi tiru ke DPRD Kota Tangerang, Banten, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2045. Kunjungan tersebut bertujuan memperdalam pemahaman mengenai strategi pengembangan kawasan industri serta penyusunan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan dipimpin langsung Ketua Pansus DPRD Kutai Kartanegara, Johansyah, SE., M.Si…

Kukar – Pergantian kepemimpinan di lingkungan Pengadilan Agama Tenggarong berlangsung dalam suasana hangat dan penuh penghormatan. Di Pendopo Odah Etam, momen perpisahan dan penyambutan pimpinan lembaga peradilan agama itu menjadi simbol kesinambungan pelayanan hukum keagamaan bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani menghadiri acara pisah sambut Ketua Pengadilan Agama Tenggarong yang digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis malam (22/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi agenda perpisahan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebelumnya, Samsul Bahari beserta keluarga, sekaligus penyambutan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong yang baru, H. Badulrrahman bersama keluarga. Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan…

Kukar – Di tengah dorongan memperkuat pendidikan berbasis keagamaan, absennya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pesantren dalam agenda pembahasan DPRD Kutai Kartanegara justru memantik ketegangan politik. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar melontarkan protes keras dan memberi sinyal evaluasi serius terhadap kebijakan pemerintah daerah apabila regulasi tersebut terus tertunda. Ketegangan itu mencuat dalam Rapat Paripurna ke-5 masa sidang III DPRD Kutai Kartanegara yang berlangsung pada Senin (11/5/2026). Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan tidak dimasukkannya Raperda Pesantren ke dalam agenda pembahasan, padahal naskah akademik serta draf regulasi disebut telah disusun dan dibahas bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,…

Kukar – “Pintu layanan kesehatan tak boleh tertutup ketika warga membutuhkan pertolongan.” Pesan itu menjadi penegasan Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara (Kukar), Ismi Mufiddah, setelah resmi dilantik oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di Pendopo Odah Etam pada Jum’at (8/5/2026). Ia menempatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu urusan mendesak yang harus hadir lebih dekat, cepat, dan tidak menyulitkan masyarakat. Ismi menjelaskan, penguatan layanan kesehatan menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kabupaten Kukar melalui program Kukar Idaman Terbaik. Fokus utamanya adalah memastikan puskesmas dan fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan maksimal selama 24 jam. Kebijakan tersebut, menurutnya, terutama berlaku bagi fasilitas kesehatan pemerintah,…

Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan sejumlah pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah. Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri itu berlangsung di Pendopo Odah Etam, Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan dan percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah. Sebanyak 19 pejabat dijadwalkan mengikuti pengambilan sumpah jabatan. Namun, dua pejabat belum dapat dilantik karena Surat Keputusan (SK) pengangkatan masih dalam proses penerbitan. Beberapa pejabat yang resmi dilantik antara lain Muhammad Irianto sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten…

Kukar – Gelombang protes ibarat bara yang disulut angin; kecil di awal, namun cepat membesar. Situasi itu terlihat di Gedung DPRD Kutai Kartanegara saat ratusan massa dari tiga organisasi kemasyarakatan mengepung kawasan tersebut, menuntut pertanggung jawaban atas kebijakan ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, di nilai melanggar konstitusi lembaga legislatif. Aksi yang berlangsung pada Senin (4/5/2026) itu melibatkan sekitar 600 orang dari tiga Aliansi Organisasi, yaitu Organisasi Remaong Koetai Berjaya, Organisasi Remaong Koetai Menamang, dan Organisasi Kayuh Baimbai Kutai Kartanegara. Mereka menyuarakan delapan tuntutan, di antaranya penolakan kebijakan pemerintah di kawasan Bukit Soeharto terkait penggusuran warga, desakan agar DPRD kembali pada…

Kukar – Ibarat bara dalam sekam, keresahan warga Kelurahan Sungai Merdeka dan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, akhirnya meledak ke permukaan. Puluhan warga mendatangi Gedung DPRD Kutai Kartanegara pada Senin siang, menuntut kejelasan nasib mereka di tengah isu pengosongan kawasan Tahura Bukit Soeharto yang dinilai mengancam tempat tinggal dan mata pencaharian. Aksi tersebut dipicu oleh kabar tenggat waktu pengosongan lahan yang disebut-sebut jatuh pada [30 April 2016]. Kebijakan ini disebut berpotensi berdampak pada sekitar tujuh ribu jiwa yang telah lama bermukim di sepanjang jalur arteri Balikpapan–Samarinda. Selain itu, pelaku usaha kecil seperti penjual tahu sumedan dan warung makan khas setempat…

Kukar – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, dan Samboja Barat, Nasrullah, memberikan tanggapan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Banmus Gedung DPRD Kukar, Senin (27/4/2026). Dalam keterangannya, Nasrullah meminta para pedagang lama di kawasan Bukit Soeharto tidak perlu merasa resah terkait rencana penertiban oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Ia memastikan bahwa hasil RDP telah menghasilkan kesepakatan penting yang memberikan pengecualian bagi warga lama “Alhamdulillah, hasil RDP menyepakati pedagang lama tetap aman. Namun, saya minta masyarakat juga kooperatif untuk tidak lagi membangun warung baru di kawasan…

​Kukar – Warga Kelurahan Sungai Merdeka dan Kelurahan Bukit Merdeka akhirnya mendapat kepastian terkait status pemukiman mereka setelah Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan tidak akan menggusur pemukiman warga lama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di gelar di ruangan Banmus Gedung DPRD Kutai Kartanegara, Senin 27/4/2026 Langkah ini diambil guna meredam keresahan dan kemarahan ribuan warga yang bermukim di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto dan sekitarnya​Sebelumnya, suasana sempat memanas saat warga di kawasan “Warung Panjang” Km 54 menerima surat pengosongan lahan secara mendadak. Perwakilan warga, Siti Hidayah, mengungkapkan adanya miskomunikasi di lapangan karena surat penertiban dianggap tidak spesifik dalam…

Kukar – Ketua LPM Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara, Rini Rifki, menyatakan kekecewaannya terhadap surat himbauan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang meminta warga di kawasan Tahura Bukit Soeharto, khususnya di sekitar Warung Pajang, segera mengosongkan rumah dan tempat usaha mereka paling lambat 30 April 2026. Surat tersebut memicu kepanikan di kalangan warga. Diperkirakan sekitar 7000 jiwa yang telah lama bermukim di kawasan itu merasa khawatir akan nasib mereka. Sebagian besar warga mengaku telah tinggal secara turun-temurun, sehingga ancaman pengosongan dinilai sangat memberatkan dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat. Rini mengungkapkan, bahwa hasil Rapat…