Sidoarjo – Mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo akhirnya terlaksana setelah sempat tertunda. Bertempat di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/9/2025), Bupati Sidoarjo H. Subandi melantik 61 pejabat eselon II dan III, mulai kepala dinas, camat hingga sekretaris kecamatan.
Sebanyak delapan pejabat eselon II dilantik, di antaranya M. Ainur Rahman (Kepala Bappeda), dr. Atok Irawan (Dirut RSUD R.T. Notopuro), Budi Basuki (Kepala Dishub), Misbakhul Munir (Kepala BKD), Ridho Prasetyo (Kepala DPMPTSP), Rudi Setyawan (Kepala Perpustakaan dan Kearsipan), Benni Airlangga (Asisten I), serta Noer Rahmawati (Kepala BPPD).
Sementara itu, empat pejabat tetap di posisi semula yakni Anjar S (Inspektur), Redik Kusuma (Kepala Dispendukcapil), Eni Rustiyaningsih (Kepala Dinas Pangan dan Pertanian), serta Edi Kurniadi (Kepala Dinas Koperasi dan UKM).
Di sisi lain, masih terdapat empat jabatan kosong setingkat kepala dinas, yakni Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BPBD, dan Kepala Dinas Kesehatan. Jabatan tersebut rencananya akan diisi pada mutasi berikutnya.
Selain itu, sebanyak 49 pejabat administrator juga dimutasi mulai dari kabag, camat, kabid, hingga sekcam. Namun, pelantikan kali ini tidak dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana yang tetap berada di rumah dinasnya.
Bupati Subandi dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Menurutnya, mutasi merupakan hal lumrah dalam birokrasi dan bagian dari upaya pengembangan organisasi pemerintahan.
“Melalui manajemen talenta pegawai, setiap ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Semua penempatan berdasarkan potensi dan integritas sekaligus untuk pengembangan pelayanan. Karena itu, pejabat yang dilantik harus cakap secara administrasi maupun teknis,” ujarnya.
Subandi juga menitipkan tiga pesan kepada pejabat yang baru dilantik. Pertama, menjaga integritas dengan jujur dan bersih. Kedua, bekerja dengan hati, melayani masyarakat dengan tulus, serta mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ketiga, menjalin koordinasi dan kerja sama lintas OPD.
“Emban amanah ini sebaik-baiknya. Dalam pelantikan pertama ini, saya melakukan pembenahan pondasi utama OPD, yakni BKD. Kepala BKD harus membangun komunikasi ke atas sesuai program BKN. BKD adalah taruhan tata kelola ASN,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pengalamannya saat Pilkada 2024 lalu, bahwa dirinya tidak melibatkan ASN dalam politik praktis.
“Saya berkeinginan Bupati selamat. Kalau Bupati selamat, maka OPD juga selamat. Sudah ada beberapa kepala daerah di Sidoarjo yang bermasalah, itu pelajaran bagi kita semua,” ujarnya.
Subandi mengingatkan agar OPD dan ASN tidak terkotak-kotak. “Saya paling tidak senang dengan kotak-kotakan. Tugas utama kita melayani masyarakat menuju birokrasi yang bersih. Setelah mutasi kedua nanti akan ada pakta integritas. Semua akan kita tata demi pelayanan publik yang lebih baik. Selamat bertugas dan semoga Allah SWT memberi kemudahan,” pungkasnya.