Sidoarjo – Langit mendung tak menyurutkan semangat puluhan massa dari Gerakan Sidoarjo Bersih yang menggelar demonstrasi pada Senin (24/3/2025). Mereka melakukan long march dari Monumen Jayandaru menuju Kejari, DPRD, hingga Pendopo Delta Wibawa, menuntut kejelasan dan transparansi dalam pengangkatan Dewan Pengawas RSUD R.T. Notopuro.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap keputusan Bupati Subandi yang dianggap tidak melalui mekanisme resmi dalam menunjuk salah satu Dewas. Demonstran menyoroti sosok Mulyono yang disebut-sebut sebelumnya hanya seorang relawan, namun kini menjabat Dewan Pengawas tanpa prosedur yang transparan.
“Mulyono, yang sebelumnya hanya seorang relawan, kini diangkat menjadi Dewan Pengawas tanpa melalui prosedur yang jelas. Kami sebagai warga asli Sidoarjo menginginkan transparansi terkait struktur dan mekanisme pemilihan Dewas,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.
Koordinator aksi, Wahyu Cecario, menegaskan bahwa penunjukan ini menimbulkan kecurigaan publik. Ia menduga Mulyono merupakan bagian dari tim sukses Bupati saat masa kampanye, sehingga pengangkatan itu dinilai sarat kepentingan politik.
“Kami merasa kecewa atas apa yang dilakukan Bupati Sidoarjo. Ada dugaan bahwa Mulyono merupakan mantan tim suksesnya. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dalam tata kelola pemerintahan ke depan,” ujarnya kepada wartawan.
Lebih lanjut, Wahyu menilai kebijakan ini membuka peluang terjadinya praktik-praktik menyimpang dalam birokrasi.
“Kami khawatir ini bisa menjadi jalan bagi praktik-praktik seperti jual beli jabatan, nepotisme, dan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa penunjukan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait pengangkatan Dewan Pengawas di lembaga pelayanan publik.
“Saya meminta agar Mulyono dipecat. Ini baru satu kasus yang terungkap, bisa jadi ada lagi ke depan. Untuk sementara, kami hanya melakukan aksi dan belum melangkah ke jalur pelaporan hukum,” ungkap Wahyu.
Kekecewaan lain juga mencuat lantaran massa tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati Subandi.
“Kami merasa kecewa karena hari ini tidak ditemui secara langsung oleh Bapak Bupati. Informasi yang kami terima, Pak Bupati sedang sakit gigi,” sindir Wahyu di tengah orasi.
Meski demikian, perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, didampingi Asisten 3, dr. Atok Irawan.
“Kami menerima tuntutan ini dan akan menyampaikannya kepada Bapak Bupati,” kata Fenny singkat kepada para perwakilan demonstran.
Aksi damai ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah daerah agar lebih memperhatikan aspek keterbukaan publik dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan posisi strategis di sektor pelayanan kesehatan.