Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Encik Wardani mengapresiasi program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kalimantan Timur yang telah meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melaui e-katalog.
“Pentingnya menggunakan e-katalog sebagai salah satu cara belanja pemerintah yang wajib oleh pelaku UMKM,” ucap Encik Wardani seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Jum’at (3/11/2023).
Encik berpendapat bahwa e-katalog Desperindagkop bisa mempermudah pelaku UMKM untuk menawarkan produk atau jasa mereka kepada pemerintah maupun swasta.
“Saya menilainya ini masih belum maksimal dan banyak pelaku UMKM belum bisa melakukan ini secara teknis. Namun pasti ada koordinasi dinas terkait terkait pelatihan beberapa UMKM,” tuturnya
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap bahwa ini menjadi tantangan bagi Kaltim dalam membuat e-katalog menjadi tren, karena ini memberikan kemudahan, bahkan dalam e-katalog, pencarian jasa cleaning service juga tersedia.
“Orang mau cari barang apa juga ada. Tinggal klik pakai jari sudah bisa bertransaksi dan ini perlu pemasifan lagi kepada UMKM,” imbuhnya.
Encik juga legislator yang baru dilantik pada Rabu (1/11/2023) lalu ini berharap Disperindagkop Kaltim bisa terus memberikan bimbingan. Selain itu juga, pendampingan kepada pelaku UMKM agar bisa mengikuti perkembangan teknologi dan pasar.
“Yang pasti bahwa peningkatan UMKM harus terlakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.
“Sebab upaya mereka sangat penting untuk mengurangi angka pengangguran karena berkait dengan tumbuhnya UMKM di Kaltim,” tambahnya.
Pihaknya mendukung program Disperindagkop Kaltim agar bisa berkelanjutan dan masif. Terutama dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap bantuan kepada pelaku UMKM.
“Saya ingatkan jangan sampai tidak ada yang mengontrol. Terkadang pemerintah membuat program menyalurkan bantuan ke UMKM. Kemudian programnya ditinggal tanpa ada pengawasan,” jelasnya.
Sebagai informasi, e-katalog sendiri adalah sistem informasi elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal itu yang memuat informasi usaha, harga, dan informasi lainnya yang terkait dengan penyedia barang atau jasa.