Ibu Kota Nusantara – Meskipun telah diklaim bahwa banyak surat minat telah ditandatangani, realisasi investasi swasta di mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih terbilang rendah. Data terkini dari Otorita Ibu Kota Nusantara menunjukkan bahwa terdapat 209 surat minat yang telah diterima, namun hanya 36 di antaranya yang telah menandatangani perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement).
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan dari 36 pihak yang sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Artinya pembicaraan sudah akan meningkat ke tingkat selanjutnya. Hingga pada akhirnya pihak swasta itu akan melakukan studi kelayakan sesuai rencana bisnis mereka.
“Nah ini memang memerlukan waktu, tapi tadi kami memang diminta untuk lebih mempercepat proses ini agar bisa terealisasi apa yang diinginkan investor di lapangan sesuai dengan koridor dari perundangan yang berlaku,” kata Bambang usai Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (15/5/2023).
Selain itu Otorita IKN juga akan menerapkan sistem satu pintu atau one stop shop untuk investasi swasta.
Diketahui proyek IKN sudah dimulai pemerintahan Joko Widodo sejak Agustus 2022 lalu, namun hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar. Di mana pihak swasta disebut masih menunggu kejelasan proyek hingga regulasi terkait insentif yang akan diberikan.
Hingga market sounding dilakukan, regulasi insentif dan kemudahan usaha sudah diberikan masih juga belum membuat investor swasta tergerak memulai proyeknya.
Biang Kerok Investor Ragu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan ternyata permasalahan dalam hal pembelian Tanah yang membuat swasta belum juga memulai proyek. Di mana prosedurnya saat ini masih disiapkan oleh Otorita IKN.
“Masalahnya ada pembelian tanah ini yang belum disiapkan Otorita,” kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jumat (28/4/2023) lalu.
Adapun Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, adanya keraguan investasi swasta murni itu ke IKN karena masih menunggu pembangunan infrastruktur dasar rampung.
“Nah sekarang infrastruktur dasarnya itu baru dibangun dan hampir selesai oleh Kementerian PUPR. Potensi investasi yang sudah masuk itu sudah ada, begitu infrastruktur selesai baru investasinya masuk,” kata Bahlil.
Dia juga menampik keras isu tidak ada investasi swasta yang masuk ke IKN.
Menurutnya setelah ada infrastruktur investor tidak akan ragu untuk masuk. Ia juga tak khawatir terkait permasalahan tanah karena sebentar lagi akan dirampungkan oleh pemerintah.
“PP-nya(Peraturan Pemerintah) sudah selesai kita lagi rumuskan terkait angka minimalnya berapa maksimalnya berapa tapi ruangnya itu sudah ada dan yang sudah masuk itu sudah banyak. Sekarang lagi negosiasi harga, tinggal dikit lagi lah,” kata Bahlil.
Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Task Force Permasalahan Tanah
Dari hasil rapat Internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, (15/5/2023) kemarin Presiden Joko Widodo memutuskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Task Force Khusus Permasalahan Tanah.
Hal ini memberikan kesan masalah ini cukup genting melihat rekam jejak Luhut yang selalu diperintahkan turun tangan ketika kelancaran suatu proyek terancam.
Bambang Susantono mengatakan, Luhut akan mengkoordinir instansi dan juga semua lembaga terkait permasalahan tanah. Sehingga proses percepatan investasi di IKN bisa berjalan lebih baik.
“Jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan kita ketahui harganya,” kata Bambang.
Selain itu dalam beberapa bulan ke depan Otorita IKN berjanji akan mengumumkan beberapa proyek yang sudah matang dari pelaku usaha non pemerintah. Seperti rumah sakit internasional dan fasilitas pendidikan.
Harapannya pada 2024 mendatang tahap pertama dari pembangunan IKN sudah terbentuk ekosistem yang utuh dari infrastruktur dasar, fasilitas publik, dan gedung lainnya.