TENGGARONG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengembangkan Metaverse Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai alternatif akses layanan publik berbasis digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan mengakses layanan tanpa harus selalu datang langsung ke MPP induk di Tenggarong.
Metaverse MPP merupakan representasi virtual dari Mal Pelayanan Publik yang menghadirkan lingkungan pelayanan dalam ruang digital.
Melalui konsep ini, masyarakat nantinya diharapkan dapat menjelajahi layanan yang tersedia secara virtual dan mengakses layanan tertentu dari rumah, sesuai dengan fitur serta mekanisme yang disediakan.
Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor mengatakan, pengembangan Metaverse masih berlangsung untuk menyesuaikan perubahan lokasi tenant atau penyedia layanan di dalam MPP.
Penataan ulang sistem dijadwalkan pada November 2026 agar Metaverse dapat mendukung operasional MPP Mini yang ditargetkan diluncurkan pada Desember mendatang.
“Metaverse ini nantinya akan dijadikan sebagai salah satu aplikasi untuk MPP Mini. Makanya, memang Metaverse-nya mau kami kembangkan lagi karena ada beberapa perubahan lokasi tenant yang perlu diperbarui,” ujarnya saat ditemui pada Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, Metaverse MPP menjadi bagian dari pengembangan pelayanan publik yang terintegrasi secara digital.
Kehadirannya diharapkan memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan tanpa harus melakukan perjalanan ke pusat pelayanan di Tenggarong.
Meski demikian, Metaverse MPP Kukar saat ini belum menerima kunjungan karena masih dalam tahap pengembangan dan belum disosialisasikan secara luas.
Pengenalan kepada masyarakat direncanakan dilakukan bersamaan dengan peluncuran MPP Mini.
“Jadi, ada yang tidak mau ke MPP, bisa juga langsung dari rumah membuka Metaverse kita,” ucapnya.
Pengembangan Metaverse tersebut berjalan beriringan dengan persiapan MPP Mini di 20 kecamatan.
Pada Oktober 2026, DPMPTSP Kukar mulai mendistribusikan perangkat lunak ke seluruh kecamatan sekaligus meninjau ruangan yang akan digunakan untuk pelayanan.
Selanjutnya, pada November 2026, operator di masing-masing kecamatan direncanakan mengikuti pelatihan agar mampu menjalankan sistem pelayanan yang disiapkan.
Peluncuran MPP Mini ditargetkan dilakukan Bupati Kukar pada Desember 2026.
Melalui MPP Mini, masyarakat nantinya dapat memperoleh bantuan operator kecamatan untuk mengakses layanan administrasi secara digital.
Sistem tersebut terhubung dengan MPP induk sebagai pusat pengelolaan pelayanan.
Alfian menerangkan, dokumen persyaratan untuk sejumlah layanan dapat disampaikan secara digital.
Namun, ketentuan tersebut tetap bergantung pada jenis layanan dan persyaratan yang ditetapkan masing-masing tenant.
Untuk layanan yang masih membutuhkan dokumen fisik, operator kecamatan dapat membantu memvalidasi berkas sebelum meneruskannya ke pusat pelayanan.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan tidak perlu selalu datang ke Tenggarong untuk menyelesaikan setiap tahapan pengurusan.
“Persyaratan-persyaratan sebenarnya bisa secara digital. Walaupun memang ada beberapa tenant yang masih mempersyaratkan fisik, operator di MPP Mini bisa membantu memvalidasi berkas yang ada untuk dikirim ke pusatnya,” tutupnya. (Adv/Diskominfo/Kutim).