Sidoarjo – Puluhan pedagang kaki lima (PK5) di wilayah Pepelegi-Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, menggelar protes setelah menerima surat pemberitahuan pelanggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (BBWS Brantas), Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, serta Satpol PP Sidoarjo pada Rabu (12/2/2025). Mereka menolak rencana penggusuran yang dianggap dapat menghilangkan sumber penghidupan mereka.
Tito Pradopo, yang akrab disapa Bung Tito, selaku penasihat para pedagang, menegaskan bahwa tindakan penggusuran akan merugikan masyarakat kecil. Ia menyatakan akan mengirim surat keberatan kepada pihak terkait agar penggusuran dapat dibatalkan.
“Jangan sampai ada penggusuran. Kasihan rakyat kecil, mereka mencari makan dari tempat ini. Karena ini terkait dengan mata pencaharian mereka setiap hari, kita akan berusaha berkirim surat agar mendapat solusi yang adil,” ujar Bung Tito kepada wartawan.
Ia juga menyoroti kesalahan informasi yang disampaikan dalam surat dari Kementerian Dirjen Sumber Daya Air. Menurutnya, keberadaan PK5 tidak mengganggu lingkungan sekitar.
“Kalau tetap dibongkar, kami akan tetap melakukan aksi penolakan. Tapi kami pastikan tidak akan anarkis,” tambahnya.
Kekhawatiran Menjelang Bulan Puasa
Ketua Paguyuban PK5, Pak Buyung (59), yang juga seorang pedagang, meminta pemerintah untuk tidak menggusur mereka. Ia menyoroti ketidakjelasan komunikasi antara pihak berwenang dengan pedagang mengenai rencana penertiban.
“Satu hal yang perlu diingat, sebentar lagi bulan puasa, kemana kami akan mencari nafkah? Rata-rata para pedagang di sini sudah berusia lanjut dan sulit mencari pekerjaan lain,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena pedagang tidak pernah diajak berdiskusi mengenai rencana pembongkaran.
“Kami sudah bersurat, tapi tidak pernah dibalas. Pemerintah saat ini menggembar-gemborkan UMKM naik kelas, tapi kami malah diusir sebelum bisa berkembang. Jika tetap dibongkar, kami akan melakukan aksi damai sebagai bentuk protes,” tegas Pak Buyung yang akrab disapa Daeng Siruah.
Ia juga membantah tuduhan bahwa PK5 menjadi penyebab banjir di daerah tersebut.
“Setelah normalisasi di Pepelegi, tidak ada banjir lagi. Tapi sekarang alasannya berubah menjadi mengganggu ketertiban umum. Kami bingung, gangguan seperti apa yang dimaksud?” tambahnya.
Menurut Daeng Siruah, pemerintah harus mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya.
“Pak Presiden Prabowo saja mendukung para pedagang. Beliau pernah berkata, ‘Bersihkan dirimu sebelum kamu dibersihkan.’ Jadi, seharusnya pemerintah tidak sekadar menggusur tanpa solusi,” ujarnya.
Pedagang Butuh Solusi, Bukan Penggusuran
Bu Sumarti (38), salah satu pedagang, juga mengungkapkan kegelisahannya. Ia berharap pemerintah memberikan solusi yang lebih baik daripada penggusuran.
“Kami ini rakyat biasa, di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, kami hanya ingin mencari nafkah dengan jujur. Apalagi sebentar lagi bulan puasa dan lebaran, kalau tempat dagang kami digusur, kami harus cari nafkah di mana?” katanya dengan nada lirih.
Ia berharap pemerintah lebih bijaksana dan mempertimbangkan dampak ekonomi bagi para pedagang.
“Kami hanya ingin kepastian dan solusi, bukan sekadar penggusuran,” pungkasnya.
Satpol PP Pastikan Penertiban Tetap Dilaksanakan
Di sisi lain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo, Yany Setyawan, memastikan bahwa pembongkaran dan penertiban PK5 di wilayah Pepelegi-Sawotratap tetap akan dilakukan. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi banjir dan menjaga ketertiban umum.
“Intinya, penertiban dan pembongkaran akan tetap dilakukan untuk mencegah banjir dan menjaga ketertiban di wilayah tersebut,” ujarnya singkat.
Meskipun demikian, para pedagang tetap berharap adanya solusi yang lebih manusiawi agar mereka tetap bisa berjualan dan mencari nafkah di tengah kondisi ekonomi yang sulit.