Samarinda – Selamat Ari Wibowo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi telah melakukan pelantikan untuk mengemban tugas sebagai DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Pelantikan berlangsung di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda, Rabu (1/11/2023).
Ia mengisi posisi yang sebelumnya dipegang oleh Puji Hartadi. Hal tersebut melalui Pergantian Antar Waktu (PAW), dengan sisa masa tugas hingga tahun 2023.
Fokus Utama Selamat: Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Kukar
Setelah pelantikan, Selamat Ari Wibowo berbicara kepada wartawan mengenai agenda kerjanya selama 9 bulan tersisa di DPRD Kaltim. Fokus utamanya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, terutama di Kutai Kartanegara.
“Kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kami wakili, terutama masyarakat di Kutai Kartanegara,” ungkap Selamat.
Selain itu, Selamat Ari Wibowo juga menyampaikan keprihatinannya mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020. Salah satu poin dalam peraturan tersebut menetapkan besaran minimal Rp 2,5 miliar. Jumlah uang tersebut untuk penyaluran bantuan keuangan (Bankeu) dari kuota dana pokir (pokok-pokok pikiran) anggota DPRD Kaltim. Menurutnya, besaran tersebut terlalu besar, terutama mengingat di desa-desa, masyarakat umumnya meminta fasilitas yang bernilai jutaan rupiah.
“Kalau di desa itu yang kita perlukan adalah pembangunan kecil-kecil tapi banyak. Sementara di Pergub itu mengharuskan 2,5 M,” kata Selamat menjelaskan.
Selamat: Saya Berpihak Pada Kepentingan Masyarakat Desa
Selamat Ari Wibowo berharap agar kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim. Hal tersebut supaya bisa melakukan revisian, agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat desa.
Ia menekankan perlunya fokus pada pembangunan kecil-kecil tetapi merata, serta menciptakan proyek-proyek padat karya untuk membantu masyarakat di saat kesulitan.
“Pada saat rakyat kesusahan, jadi kita bisa turunkan proyek itu. Jadi, anggaranya bisa terserap tidak hanya di daerah perkotaan tapi sampai ke pedesaan,” tutur Selamat.
Selain itu, Selamat Ari Wibowo menekankan pentingnya proyek-proyek di desa memiliki nilai yang lebih terjangkau, seperti Rp. 200 juta, Rp. 150 juta, dan Rp. 100 juta, karena masyarakat pedesaan lebih membutuhkan infrastruktur dasar seperti parit.
Ia juga menyatakan bahwa proyek dengan nilai besar dapat tertangani oleh pemerintah kabupaten. Sementara itu, yang lebih kecil seharusnya menjadi fokus di tingkat provinsi