Sidoarjo – Pemerintah Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, resmi menerapkan Posyandu Terintegrasi 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sejak Januari 2026. Melalui transformasi tersebut, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi menjadi pusat layanan dasar yang mengintegrasikan enam bidang pelayanan bagi masyarakat.
Kepala Desa Ketapang, Abd. Kodir, SE, kepada javasia.id, Kamis (16/7/2026), mengatakan penerapan Posyandu Terintegrasi merupakan implementasi kebijakan pemerintah untuk memastikan seluruh warga memperoleh pelayanan dasar secara berkualitas, merata, dan tepat sasaran.
“Sejak Januari 2026, Pemerintah Desa Ketapang telah mengambil langkah progresif dalam memperkuat pilar pelayanan publik di tingkat desa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui revitalisasi peran Posyandu yang kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Terintegrasi 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal,” ujarnya.
Pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran APBDes untuk peningkatan sarana dan prasarana Posyandu, pemberian insentif serta pelatihan kader, hingga penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang berkualitas. Selain itu, Balai Desa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan Posyandu dengan dukungan RT/RW dalam validasi data serta mobilisasi masyarakat.
Saat ini Posyandu Desa Ketapang telah mengintegrasikan enam bidang pelayanan wajib, yakni kesehatan melalui layanan ibu hamil, balita, usia produktif dan lansia; pendidikan melalui integrasi Bina Keluarga Balita (BKB) dengan PAUD; pekerjaan umum melalui edukasi akses air bersih dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); perumahan rakyat melalui pendataan lingkungan permukiman sehat dan pengelolaan sampah domestik; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) melalui sosialisasi tanggap bencana serta penguatan peran Linmas; serta bidang sosial melalui pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penyandang disabilitas, dan keluarga rentan miskin.
Meski demikian, Abd. Kodir mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya integrasi sistem data dari enam bidang pelayanan, peningkatan kapasitas kader, hingga penguatan konektivitas dengan perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo.
Ke depan, Pemerintah Desa Ketapang menargetkan Posyandu Terintegrasi menjadi pusat data pelayanan masyarakat di tingkat desa sekaligus mendukung percepatan pembangunan.
“Harapan kami, melalui keberlanjutan program ini Desa Ketapang mampu mewujudkan zero stunting, menekan angka kemiskinan ekstrem, serta membangun lingkungan desa yang aman dan tangguh. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga yang terlewat dari hak pelayanan dasarnya,” tegas Abd. Kodir.
Sementara itu, Bidan Desa Ketapang, Dawa’ur Rohmah, A.Md.Keb, menyatakan komitmennya mengawal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP).
Ia menjelaskan layanan kesehatan yang diberikan meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan menyusui, balita, usia produktif, lansia, serta skrining penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
Menurutnya, tantangan di lapangan masih ditemui, mulai dari fluktuasi kehadiran sasaran, keterbatasan alat pemeriksaan laboratorium sederhana, meningkatnya beban administrasi kader, hingga masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat.
“Untuk mengatasinya kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Ketapang, TP-PKK, dan Puskesmas Tanggulangin. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan penggerakan masyarakat, optimalisasi anggaran desa, serta pelaksanaan sweeping kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak hadir,” pungkasnya.
Melalui implementasi Posyandu Terintegrasi 6 Bidang SPM tersebut, Desa Ketapang diharapkan menjadi salah satu percontohan integrasi layanan dasar di Kabupaten Sidoarjo sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Dian)