Samarinda – Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyoroti peran strategis bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah provinsi. Menurutnya, mekanisme bankeu menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam merealisasikan proyek-proyek vital. Hal ini ia sampaiakn saat diwawancarai di Ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim, Jumat (16/5/2025).
Firnadi menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, dirinya bersama anggota DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Demmu dan Muhammad Samsun, telah bertemu dengan Bupati Kukar. Pertemuan tersebut membahas mekanisme bankeu sebagai sarana bagi anggota DPRD provinsi untuk mendukung pembangunan di daerah pemilihan mereka. Melalui bankeu, proyek-proyek yang mengalami kendala pendanaan di tingkat kabupaten dapat diajukan untuk didanai melalui APBD provinsi.
“Kami mendapatkan arahan dari Pak Bupati mengenai beberapa program prioritas yang membutuhkan dukungan, seperti pembangunan jalan penghubung antar kabupaten dan penanganan masalah sampah,” ujar Firnadi. Ia menambahkan bahwa jalan-jalan strategis yang menghubungkan Kukar dengan kabupaten lain, seperti Kutai Barat dan Kutai Timur, serta jalur Lok Bahu-Jongkang menuju Samarinda, menjadi fokus utama.
Firnadi juga menyoroti tantangan geografis Kukar yang luas, mencapai 27.000 km², dengan kondisi wilayah yang beragam, termasuk daerah hulu yang didominasi oleh bentangan sungai. Hal ini memerlukan konstruksi infrastruktur yang lebih kompleks dan biaya yang besar. “Kondisi ini menyebabkan jalan sering rusak, terutama saat air pasang, sehingga diperlukan konstruksi jembatan yang lebih tahan lama,” jelasnya.
Meskipun APBD Kukar mencapai angka yang signifikan, bahkan mendekati Rp14 triliun dalam beberapa tahun terakhir, Firnadi menekankan bahwa tantangan pembangunan tetap besar. Pembukaan akses pemukiman baru dan kebutuhan infrastruktur dasar lainnya memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah provinsi.
Firnadi berharap, melalui sinergi antara DPRD provinsi dan pemerintah kabupaten, serta dukungan bankeu, pembangunan infrastruktur di Kukar dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. (ADV).